Gedung Putih diperkirakan akan mengeluarkan keputusan untuk meningkatkan upaya-upaya keamanan dunia maya, yang akan dilakukan sebagian besar bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan Amerika.

Dalam pertemuan siang hari mengenai isu-isu keamanan dunia maya, Presiden Donald Trump mengatakan “kita harus bekerjasama dengan sektor swasta. Sektor swasta jauh lebih maju dari pemerintah dalam kasus ini, untuk memastikan para pemilik dan pelaksana infrastruktur penting mendapat dukungan yang diperlukan dari pemerintah federal untuk melawan ancaman-ancaman dunia maya.”

Rencana keppres itu mengangap dunia maya sebagai wilayah yang sama rentannya dengan serangan di darat, laut dan udara, di mana pemerintah Amerika Serikat bertanggung jawab untuk melindungi negara dari serangan-serangan yang bisa “mengancam kepentingan nasional Amerika atau menyebabkan kerugian besar pada pribadi dan keamanan ekonomi warga Amerika.”

Dalam sesi hari Selasa (31/1) para pejabat menyampaikan minat belajar dari upaya-upaya keamanan siber sektor swasta, termasuk mereka yang berasal dari industri energi dan listrik, keuangan dan rumah sakit.

“Sektor swasta terbuka luas terhadap peretasan dan kadang kala dengan meretas sektor swasta bisa masuk ke pemerintah. Jadi kita tidak bisa melakukan ini secara terpisah,” kata penasihat keamanan dunia maya dan mantan walikota New York Rudy Giuliani.

Pejabat pemerintah yang berharap bisa belajar dari sektor swasta akan mengungkap tantangan-tantangan luas di seputar keamanan dunia maya. Konglomerat teknologi Cisco Systems baru-baru ini merilis laporan keamanan dunia maya tahunannya yang ke 10, gambaran mengenai bidang perusahaan terknologi informasi, dengan mengemukakan kesulitan-kesulitan yang dihadapi bagian IT di berbagai bidang industri. [my/al]

JAKARTA — Sistem deteksi tsunami di Indonesia, yang terdiri dari sensor-sensor dasar laut yang berhubungan dengan pelampung transmisi di permukaan, telah menjadi tidak berguna karena dirusak vandalisme dan kekurangan dana.

Sekarang para ilmuwan Indonesia dan Amerika Serikat mengatakan mereka telah mengembangkan sistem baru dengan pelampung-pelampung yang mahal dan kemungkinan lebih cepat beberapa menit dalam memberi peringatan di kota-kota pesisir yang rentan.

Prototipe tersebut, dibuat selama hampir empat tahun, dirancang untuk mendeteksi tsunami dekat daratan dan telah dicoba di Padang, Sumatera Barat. Sistem ini masih menunggu keputusan soal pendanaan pemerintah untuk menghubungkannya dengan badan-badan penanggulangan bencana di darat.

Tsunami yang dipicu gempa pada 26 Desember 2004 di Samudera Hindia yang membuat hampir 230.000 orang tewas atau hilang, sebagian besar di Indonesia, memicu urgensi memastikan masyarakat memiliki peringatan secepat mungkin.

Namun ketika gempa besar menghantam dekat Kepulauan Mentawai, sekitar 170 kilometer dari Padang, Maret tahun lalu, tidak satu pun dari pelampung di daerah ini yang seharusnya mengirimkan peringatan tsunami bekerja.

Seorang pejabat pemerintah mengatakan ke-22 pelampung di Indonesia, yang harganya masing-masing beberapa ratus ribu dolar dan pengoperasiannya juga mahal, tidak ada yang bekerja akibat pengrusakan oleh awak kapal atau kurangnya dana perawatan.

Gempa di Mentawai itu tidak menimbulkan tsunami tapi evakuasi berlangsung ricuh di Padang, yang berpenduduk satu juta, dan kota-kota lain, yang memiliki waktu paling banyak 30 menit sebelum tsunami melanda. Karena kurangnya informasi, para petugas tidak membatalkan peringatan tsunami selama dua jam.

“Kini tidak ada pelampung di Indonesia. Semuanya rusak,” ujar Iyan Turyana, insinyur kelautan di Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT).

“Jika Anda tinggal di Padang, di Bengkulu, hidup Anda sangat berbahaya.”

Jerman dan Amerika Serikat menyediakan 12 dari pelampung-pelampung itu, tapi tidak merawatnya, ujarnya.

Aceh identik dengan risiko tsunami, tapi sekarang Padang dan kota-kota di dekatnya menghadapi bahaya lebih besar disapu gelombang-gelombang raksasa.

Untuk meningkatkan kemampuan deteksi, Jepang yang rentan tsunami telah menghubungkan puluhan sensor dasar laut di lepas pesisir timurnya dengan kabel-kabel serat optik sepanjang ribuan kilometer. Sistem itu memakan biaya beberapa ratus juta dolar dan upaya yang sama mustahil diterapkan di Indonesia.

Gempa Tidak Efektif

Namun dengan pendanaan US$3 juta dari Yayasan Sains Nasional AS, sebuah jaringan prototipe sensor bawah laut telah dipasang antara Padang dan Kepulauan Mentawai.

Pelampung-pelampung tidak diperlukan karena seismometer bawah laut dan sensor tekanan memberikan gelombang suara berisi data ke air permukaan yang hangat. Dari situ mereka berbelok kembali ke kedalaman laut, menempuh 20-30 kilometer ke simpul berikutnya di jaringan itu dan seterusnya.

Uji coba sistem peringatan regional tsunami di kantor Badan Meteorologi dan Geofisika, Jakarta.

SAN FRANCISCO — Silicon Valley mengambil tempat di depan pada akhir pekan dalam perlawanan korporat terhadap larangan imigrasi Presiden AS Donald Trump, dengan mendanai gugatan hukum, mengkritik rencana tersebut, dan membantu para pegawai yang terimbas perintah eksekutif Trump itu.

Dalam sebuah industri yang telah lama bergantung pada imigran dan merayakan kontribusi mereka, serta mendukung aktivisme liberal seperti hak-hak gay, pada awalnya tidak banyak konsensus mengenai bagaimana merespon langkah Trump hari Jumat (27/1).

Namun, meski sebagian besar di dalam industri teknologi tidak secara langsung mengkritik presiden baru dari Partai Republik itu, mereka melangkah lebih jauh dibandingkan para mitranya di sektor lain, yang sebagian besar tutup mulut selama akhir pekan. Sebagian besar dari bank-bank besar AS dan perusahaan otomotif, misalnya, menolak berkomentar saat ditanya Reuters.

Trump memerintahkan larangan sementara terhadap orang-orang yang datang dari tujuh negara berpenduduk mayoritas Muslim dan penangguhan 120 hari terhadap pemukiman pengungsi. Aksi ini memicu protes global, dan menimbulkan kebinungan dan kemarahan setelah para imigran, pengungsi dan pengunjung dilarang naik pesawat dan terlunta-lunta di bandar-bandar udara.

Perusahaan-perusahaan besar seperti Apple Inc, Google dan Microsoft Corp menawarkan bantuan hukum pada para pegawai yang terimbas perintah eksekutif itu, menurut surat-surat yang dikirim kepada staf. Beberapa eksekutif Silicon Valley memberikan sumbangan kepada upaya-upaya hukum untuk mendukung para imigran yang menghadapi pelarangan.

CEO Tesla Elon Musk dan direktur Uber Travis Kalanick mengatakan di Twitter bahwa mereka akan membawa keprihatinan industri mengenai imigrasi ke dewan penasihat bisnis Trump, dimana mereka menjadi anggotanya.

Kalanick telah menghadapi kecaman di media sosial karena setuju menjadi bagian kelompok penasihat tersebut. Dalam tulisan di halaman Facebooknya hari Minggu, Kalanick menyebut larangan imigrasi itu “keliru dan tidak adil” dan mengatakan bahwa Uber akan menyediakan dana US$3 juta untuk membantu para pengemudi dengan masalah-masalah imigrasi.

Di antara yang terimbas larangan tersebut adalah Khash Sajadi, warga Iran keturunan Inggris yang merupakan kepala eksekutif perusahan teknologi Cloud 66 di San Francisco, yang terjebak di London. Seperti banyak pekerja teknologi lainnya, ia memegang visa H1B, yang memungkinkan warga-warga negara asing dengan keahlian khusus untuk bekerja di perusahaan-perusahaan AS.

Sajadi mengatakan ia berharap perusahaan-perusahaan teknologi besar seperti Google dan Facebook akan mengambil tindakan hukum untuk melindungi para pegawai yang terdampak. Hal itu dapat membantu membuat preseden untuk orang-orang dengan situasi sama, namun ada di perusahaan lebih kecil.

“Pada akhirnya, hanya berbicara saja tidak akan mengubah sesuatu” jika mereka tidak kaya dan tidak tinggal di pesisir Timur atau Barat [tempat perusahaan-perusahaan teknologi besar berada], ujarnya.

Protes ‘Tech Against Trump’

Respon dari perusahaan-perusahaan teknologi telah “sekuat mungkin,” ujar Eric Talley, profesor hukum korporasi dari Fakultas Hukum Universitas Columbia.

“Salah satu aspek sulit dari reaksi terhadap pemerintahan Trump dalam dua minggu pertamanya adalah mencoba menyeimbangkan keinginan mengekspresikan keprihatinan yang sah dengan konsekuensi berdiri terlalu jauh dari orang-orang lain,” ujarnya.

Industri teknologi juga memiliki isu-isu lain yang mungkin menempatkan mereka di pihak yang berlawanan dengan Trump, termasuk kebijakan perdagangan dan keamanan dunia maya.

Presiden Mountain View, inkubator perusahaan rintisan Y Combinator di California, Sam Altman, menulis dalam tulisan blog yang dibaca banyak orang, mendesak para pemimpin sektor teknologi untuk bersatu melawan larangan imigrasi itu. Ia mengatakan ia telah berbicara dengan beragam orang mengenai pengorganisasian tapi tetap tidak yakin tindakan apa yang paling baik.

“Jujur saja kami belum tahu,” ujarnya. “Kami sedang membahasnya dengan kelompok-kelompok legal dan teknologi, tapi hal ini belum pernah terjadi sebelumnya dan saya kira tidak ada yang memiliki buku panduannya.”

Pada perusahaan transportasi Lyft, para pendirinya John Zimmer dan Logan Green, menjanjikan dalam blog perusahaan akan mendonasikan satu juga dolar dalam empat tahun ke depan untuk Serikat Kemerdekaan Sipil Amerika (ACLU), yang memenangkan gugatan melawan sebagian perintah eksekutif Trump pada Sabtu malam.

Eksekutif lain, seperti Stewart Butterfield dari Slack dan kedua mitra Union Square Ventures, Albert Wenger dan Fred Wilson berjanji akan menyamai kontribusi untuk ACLU.

Michael Dearing, pendiri perusahaan permodalan Harrison Metal, membentuk upaya yang disebut Project ELLIS — singkatan dari Entrepreneurs’ Liberty Link in Silicon Valley — untuk membantu perusahaan-perusahaan rintisan dan perusahaan-perusahaan teknologi yang lebih kecil dengan isu-isu imigrasi. “ELLIS” juga merupakan referensi untuk Pulau Ellis di New York, tempat jutaan imigran tiba.

Dalam kurang dari sehari, kelompok ini telah menangani dua kasus, ujarnya.

Dave McClure, mitra pendiri 500 Startups dan pengkritik yang vokal terhadap Trump, mengatakan perusahaan investasinya akan segera membuka dana pertama di Timur Tengah dan akan menggeser perhatian untuk mendukung para wirausaha di negara-negara asal mereka, jika membawa mereka ke Amerika Serikat mustahil.

​Para pegawai rendahan telah mendesak para eksekutif untuk bertindak lebih jauh pada akhir pekan.

Tak lama setelah mengetahui perintah Trump, Brad Taylor, insinyur berusia 37 tahun yang bekerja di perusahaan analisis web Optimizely, mulai mengorganisir “Tech Against Trump,” sebuah demonstrasi yang dijadwalkan berlangsung pada 14 Maret.

Selain berdemonstrasi di Palo Alto, California, para penyelenggara acara ini mendesak para pegawai industri teknologi di perusahaan-perusahaan yang diam saja terhadap Trump untuk keluar dari kantor mereka.

Taylor mengatakan ia terharu dengan pernyataan-pernyataan para pemimpin teknologi selama akhir pekan namun ia ingin melihat industri ini maju lebih jauh.

“Tujuannya bukan untuk melawan industri teknologi, namun untuk mendesak mereka agar ada di pihak yang benar dalam sejarah,” ujarnya. [hd]