Kementerian Kesehatan mengatakan akan terus melakukan program Outbreak Response Immunization (ORI) demi mencegah penyebaran penyakit difteri.(CNN Indonesia/Hesti Rika)
Jakarta, CNN Indonesia — Kementerian Kesehatan mengatakan akan terus melakukan program Outbreak Response Immunization (ORI) demi mencegah penyebaran penyakit difteri. Rencananya, program imunisasi ini akan dilaksanakan di tiga provinsi yang paling banyak terpapar wabah difteri, yakni Jawa Timur, Jawa Barat, dan DKI Jakarta.
Menteri Kesehatan Nila Djuwita Moeloek mengatakan, sampai saat ini pemberian imunisasi terbilang lebih intens. Hal ini dilakukan karena mengingat status difteri di Indonesia sudah masuk Kejadian Luar Biasa (KLB).
Namun menurut dia, status KLB tak perlu diartikan sebagai kondisi yang parah. Ia menjelaskan, status KLB hanya peringatan dini agar difteri tak semakin endemik.
Meski begitu, ia bilang Indonesia tak sendirian menghadapi wabah difteri. Adapun, negara-negara lain seperti Bangladesh, India, dan Myanmar pun kini tengah mengalami hal serupa.
“KLB ini sebetulnya hanya early warning dan penanganannya hanya imunisasi. Tak ada yang lain. Imunisasi ini sebetulnya sudah dilakukan di daerah-daerah, tapi pusat harus turun tangan karena mobilisasi penduduk yang kuat terjadi di beberapa tempat,” ujar Nila ditemui di Istana Bogor, Kamis (27/12).
Maka dari itu, imunisasi ini harus dilengkapi dengan logistik yang mumpuni. Dalam hal ini, ia telah meminta PT Bio Farma (Persero) untuk memproduksi lebih banyak vaksin agar pelaksanaan imunisasi bisa jalan di lebih dari tiga provinsi saja. Apalagi menurutnya, Presiden Joko Widodo pun sudah menginstruksikan agar penanganan difteri dilakukan dengan imunisasi berkelanjutan.
“Memang tidak ada (pencegahan difteri selain imunisasi). Dengan imunisasi, kekebalan tubuh meningkat, sehingga walau ada kuman, manusia tidak akan terkena,” lanjutnya.
Di samping itu, ia juga berharap masyarakat tidak menolak pemberian vaksin mengingat imunisasi terbukti bisa menahan penyebaran difteri.
Menanggapi berbagai masalah penolakan vaksin ini, Nila mengungkapkan dia juga sudah meminta Menteri Agama Lukman Hakim Syaifudin untuk membantu melakukan sosialisasi bagi masyarakat yang tergolong antivaksin.
“Mau tidak mau, vaksin harus dilakukan. Kalau tingkatannya sudah mematikan dan mewabah, apa orang masih tidak mau? Saya kira tidak boleh begitu,” ucapnya. (chs/chs)
Sumber:https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20171227202657-255-265098/sosialisasi-vaksin-difterikemenkes-gandeng-kementerian-agama
